Gorontalo — Komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mempercepat pembangunan dan melibatkan pelaku usaha lokal kembali ditegaskan Gubernur Gusnar Ismail dalam pertemuannya dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, Senin (14/4/2025) di Jakarta.
Salah satu langkah konkret yang didorong adalah permintaan pengaktifan kembali etalase katalog lokal konstruksi Provinsi Gorontalo. Katalog ini sebelumnya menjadi andalan dalam percepatan pengadaan proyek-proyek strategis di daerah, namun belum tersedia di sistem e-Katalog versi 6.0 yang baru diluncurkan secara nasional.
Menurut Gubernur Gusnar, terdapat sejumlah proyek lanjutan tahun 2024 yang mendesak untuk segera dieksekusi, namun belum terakomodasi dalam sistem katalog versi terbaru. Hal ini menyangkut kebutuhan vital seperti pembangunan infrastruktur layanan publik hingga sarana kesehatan yang tidak dapat menunggu lebih lama.
“Alhamdulillah, permohonan kita disetujui LKPP. Kita akan manfaatkan kembali katalog versi 5, khusus untuk proyek konstruksi yang belum masuk versi 6, termasuk pengadaan alat kesehatan dan konsolidasi pengadaan. Untuk kebutuhan lainnya, kita tetap wajib menggunakan katalog versi 6,” terang Gusnar.
Langkah ini tak hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal, khususnya penyedia jasa konstruksi dan UMKM yang selama ini bergantung pada sistem katalog lokal.
Meskipun kembali membuka peluang penggunaan katalog versi 5 secara terbatas, Pemprov Gorontalo menegaskan komitmen penuh terhadap transformasi digital pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik versi 6.0.
Gubernur menyatakan pihaknya akan melakukan pelatihan dan sosialisasi masif kepada seluruh pemangku kepentingan pengadaan, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Pemprov siap melangkah cepat. Kami akan tingkatkan kapasitas SDM pengadaan di seluruh OPD dan dorong penyedia lokal, termasuk UMKM, untuk bergabung di sistem katalog versi 6,” kata Gusnar.
Gusnar menambahkan, koordinasi aktif dengan LKPP dan instansi teknis lainnya akan terus dilakukan demi kelancaran transisi ke katalog elektronik versi 6. Ia pun berharap Gorontalo bisa menjadi daerah percontohan dalam penerapan sistem pengadaan digital secara nasional.
“Dengan dukungan LKPP, kami berharap Gorontalo menjadi contoh sukses dalam implementasi e-Katalog Versi 6.0,” tegasnya.
Pertemuan strategis tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Patria Susantosa, serta jajaran Pemprov Gorontalo seperti Plt. Asisten Ekonomi Pembangunan Jamal Nganro, Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sultan Kalupe, Staf Khusus Infrastruktur dan Pariwisata Bonny Ointoe, serta Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Yunus.
Share:
