JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berkomitmen mengoptimalkan aksesibilitas layanan pertanahan bagi masyarakat melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini diambil untuk memastikan integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan efektif dalam satu atap.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran loket pertanahan di MPP merupakan respons atas tingginya kebutuhan masyarakat. Evaluasi secara sistematis terus dilakukan agar kualitas pelayanan tetap selaras dengan standar nasional.
“Kita pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).
Evaluasi Kualitas dan Koordinasi Antarinstansi
Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), terdapat beberapa poin krusial yang menjadi catatan evaluasi. Salah satunya adalah penguatan koordinasi dengan instansi lain yang tergabung dalam MPP, seperti Kementerian Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah.
Dalu menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara terstruktur agar kehadiran loket ATR/BPN memberikan dampak nyata bagi warga. Ia menginstruksikan seluruh jajaran di Kantor Pertanahan (Kantah), mulai dari Kepala Kantor hingga Kepala Subbagian TU, untuk lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis, dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Sekjen ATR/BPN.
Kehadiran Tertinggi Ketiga secara Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, memberikan apresiasi atas kontribusi besar ATR/BPN. Dari total 305 MPP yang telah berdiri di Indonesia, Kementerian ATR/BPN tercatat telah mengisi sebanyak 239 gerai.
Capaian ini menempatkan Kementerian ATR/BPN sebagai instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi ketiga secara nasional, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- Total MPP: 305 lokasi di seluruh Indonesia.
- Partisipasi ATR/BPN: 239 gerai layanan aktif.
- Fokus Utama: Integrasi layanan dan kemudahan akses masyarakat.
Webinar yang diikuti oleh 500 peserta ini juga menghadirkan Kepala Biro Ortala dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima, serta dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM, Norman Subowo. Melalui forum ini, jajaran ATR/BPN diharapkan memiliki kesamaan persepsi dalam mewujudkan pelayanan kelas dunia yang profesional dan terpercaya.
Share:
