, Mataram — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat miskin ekstrem guna mempercepat sertipikasi tanah.
Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB di Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).
“Saya usul, dibuatkan Perda atau SK untuk membebaskan BPHTB bagi warga, khususnya kategori miskin ekstrem, desil 1 sampai desil 4,” ujarnya.
Nusron mengungkapkan, saat ini terdapat kesenjangan antara jumlah bidang tanah yang terdaftar dan yang telah bersertipikat di NTB. Dari total bidang tanah, 61 persen sudah terdaftar, namun baru 53 persen yang bersertipikat, sehingga masih ada selisih sekitar 8 persen yang perlu dituntaskan.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB, meskipun telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sekitar 250 ribu bidang tanah sudah terdaftar dan dipetakan, namun belum bersertipikat karena belum mampu membayar BPHTB,” jelasnya.
Ia menilai, pembebasan BPHTB dapat menjadi solusi konkret untuk mempercepat penerbitan sertipikat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sertipikat tanah, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tambahnya.
Nusron juga mencontohkan sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Lampung yang telah menerapkan kebijakan serupa dan terbukti mampu mempercepat sertipikasi tanah.
Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi.
Share:
