Palu – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya legalitas tanah, khususnya di kalangan generasi muda.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah yang belum bersertipikat belum memiliki nilai ekonomi yang optimal. Hal ini ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026).
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL,” ujar Nusron.
Menurutnya, sertipikat tanah merupakan pintu masuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan legalitas yang jelas, tanah tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai aset ekonomi.
Ia juga mengutip pandangan ekonom dunia, Hernando de Soto, yang menyebut bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sosial, melainkan melalui akses legal terhadap aset, termasuk tanah.
“Tanpa legalitas yang jelas, tanah tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa masuk ke sistem keuangan formal, dan berpotensi menimbulkan konflik,” tegasnya.
Kementerian ATR/BPN sendiri terus mempercepat program sertipikasi tanah di seluruh Indonesia. Data menunjukkan, jumlah sertipikat tanah meningkat signifikan dari 45 juta sebelum 2017 menjadi 126 juta saat ini. Meski begitu, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Melalui kuliah umum ini, Menteri Nusron berharap mahasiswa dapat lebih peduli terhadap isu pertanahan serta turut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum atas tanah.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Naim.
Share:
