, Gorontalo – Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Hamka Hendra Noer, menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tahun 2022 daei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selasa (07/02/2023).
“Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, itu artinya adalah pimpinan saya. Oleh karenanya kami punya kewajiban melaporkan hasil pengawasan kegiatan selama tahun 2022,” kata Kepala BPKP Gorontalo, Heru Tarsila, pada kegiatan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wakil Gubernur.
Pengawasan yang dilakukan BPKP pada tahun 2022 ini meliputi tujuh tema, diantaranya reformasi pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah, ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, Governance, Risk, adm Control (GRC), agenda pengawasan sesuai ciri khas daerah.
“Selain kepada pak Gubernur, hasil pengawasan ini juga disampaikan kepada instansi yang diaudit. Apa yang sudah kami sampaikan dalam laporan itu wajib ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan,” tutur Heru.
Penjagub meminta agar setiap instansi yang diaudit bisa menseriusi hal ini. Terlebih pembangunan menjadi penekanan yang disebutkan oleh BPKP, seperti bandara Pohuwato, pelabuhan Anggrek serta revitalisasi Danau Limboto.
“Intinya BPKP ini mengevaluasi kemudian menganalisis dan memberikan saran kepada pemerintah. Hasil evaluasi tersebut nanti akan kita bahas dengan OPD dan instansi vertikal terkait lainnya untuk menindaklanjuti LHP BPKP,” kata Hamka.
