Gorontalo, 31 Maret 2026 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik, modern, dan berkelanjutan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI Tahun 2026 yang turut diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H.
Forum strategis ini menjadi momentum penting dalam melakukan evaluasi sekaligus memperkuat arah kebijakan pertanahan nasional. Berbagai isu krusial dibahas secara komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas layanan hingga penyesuaian kebijakan menghadapi tantangan di sektor agraria yang terus berkembang.
Dalam pemaparannya, Kementerian ATR/BPN menegaskan langkah konkret menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Tak hanya itu, perhatian serius juga diberikan pada penyelesaian berbagai persoalan pendaftaran tanah masyarakat. Pemerintah mendorong percepatan proses administrasi pertanahan agar semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Salah satu terobosan yang terus didorong adalah transformasi digital melalui penerapan sertifikat elektronik. Inovasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem layanan pertanahan yang lebih modern, efisien, dan aman, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.
Di sisi lain, rapat ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam memastikan setiap program pertanahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Kementerian ATR/BPN optimistis mampu meningkatkan kinerja serta kualitas layanan pertanahan secara menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari sistem pertanahan yang lebih tertata, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Share:
