, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mendampingi tim Kejaksaan Negeri Kotamobagu dalam tahap eksekusi putusan pengadilan terhadap seorang terdakwa atas pelanggaran Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Eksekusi tersebut dilaksanakan pada Kamis (4/12/2025) di lokasi penggunaan ruko di Pasar 23 Maret yang menjadi objek perkara. Tim eksekutor dipimpin langsung oleh jaksa eksekutor bersama anggota timnya. Penyidik Satpol PP hadir untuk memastikan proses berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur hukum.
Dalam pelaksanaan di lapangan, jaksa eksekutor melakukan dialog langsung dengan pihak terdakwa untuk memberikan penjelasan rinci mengenai amar putusan, kewajiban yang harus dipenuhi, serta konsekuensi hukum yang berlaku. Menimbang respons dan kondisi di lokasi, jaksa memutuskan untuk tidak membawa terdakwa pada hari itu, namun penegasan bahwa jadwal eksekusi akan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum berlaku tetap ditegaskan.
Kasatpol PP Kota Kotamobagu menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pendampingan pada tahap eksekusi tersebut. Menurutnya, kehadiran penyidik Satpol PP sangat penting sebagai bagian dari penegakan Perda dan ketertiban umum di wilayah Kotamobagu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Kotamobagu menilai bahwa penegakan hukum yang konsisten memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan para penyewa ruko dalam membayar retribusi. Penerimaan retribusi daerah yang meningkat hingga lebih dari Rp1 miliar pada tahun 2025 menjadi salah satu indikator meningkatnya kedisiplinan wajib retribusi.
Penerapan langkah hukum ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menciptakan tata kelola aset daerah yang tertib, adil, dan semakin mendukung pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.(*)
Share:
