Gorontalo– Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, menekankan pentingnya menyesuaikan proses pengadaan barang/jasa dengan kebutuhan dan tatanan masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam acara pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Aula Asrama NKRI, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo, pada Kamis (22/2/2024).
Menurut Sofyan, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama dalam proses pengadaan tersebut. “Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka yang perlu kita lihat terlebih dahulu adalah tatanannya. Kita tahu persoalan besar di provinsi adalah kemiskinan yang selalu disampaikan gubernur pada angka 15,15 persen,” ungkapnya.
Instruksi diberikan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat sebelum merumuskan program kegiatan dan pengadaan barang serta jasa. Hal ini dianggap krusial guna memastikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sofyan juga menyoroti tantangan dalam proses pengadaan, termasuk upaya untuk mengadakan, memelihara, dan mencatat aset. Pelatihan kompetensi PBJ dianggap sebagai langkah penting untuk meminimalisir kesalahan serta risiko temuan auditor internal dan eksternal maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
“Proses pengadaan itu sangat penting, bukan hanya prosesnya, tetapi sebelumnya harus menyiapkan output dari pengadaan itu yang kemudian kita fokuskan pada persoalan pelayanan publik di seluruh OPD,” jelas Sofyan.
Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa proses pengadaan tidak boleh dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Peran pemerintah daerah sebagai OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyediakan output yang bermanfaat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sinergi.
Dengan demikian, pernyataan Sofyan Ibrahim menyoroti pentingnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Langkah-langkah konkret seperti turun langsung ke lapangan dan pelatihan kompetensi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
(d09)
Share:
