Gorontalo– Pemerintah Provinsi Gorontalo mencatatkan prestasi gemilang dalam transaksi pengadaan barang jasa melalui aplikasi e-Purchasing atau sistem elektronik katalog (e-Katalog).
Data terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa pada periode Januari 2024, Pemprov Gorontalo berhasil mencapai nilai transaksi tertinggi secara nasional, mencapai Rp27,8 miliar dengan total 88 transaksi.
Menurut Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa, Sultan Kalupe, transaksi tersebut melibatkan lebih kurang 10 etalase produk, dengan bahan pokok, jasa kebersihan dan keamanan, serta hortikultura menjadi transaksi terbesar.
Tak hanya itu, penyedia layanan seperti sewa kenderaan, operator angkutan umum, benih tanaman perkebunan, pakan ternak, dan jasa perhotelan juga turut ambil bagian.
Grafik LKPP memperlihatkan dominasi usaha mikro dalam jumlah produk sebesar 65,71 persen atau 1.462 produk, diikuti oleh usaha kecil dengan 20,4 persen (453 produk), non UMKM dengan 12 persen (268 produk), dan usaha menengah dengan 1,89 persen (42 produk).
Jumlah penyedia produk didominasi oleh usaha kecil sebanyak 39 persen, diikuti oleh usaha mikro sebesar 37,8 persen, usaha menengah sebanyak 11 penyedia, dan non UMKM sebanyak 33 penyedia.
Pada rapat evaluasi proses dan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Sultan Kalupe menyampaikan kebahagiaannya atas peringkat pertama secara nasional yang diraih oleh Pemprov Gorontalo pada bulan Januari 2024.
“Alhamdulillah dengan transaksi yang dilakukan oleh OPD, kita meraih peringkat pertama secara nasional untuk bulan Januari 2024,” ucapnya, Jumat (2/2/2024).
Sultan juga menyoroti kontribusi produk lokal Gorontalo yang telah tayang di e-Katalog. Hingga awal Februari 2024, terdapat 2.225 produk lokal yang telah dimasukkan, dengan peningkatan signifikan sebanyak 900 produk dalam rentang Januari hingga Februari 2024.
Penjabat Gubernur Ismail Pakaya pun memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan mendorong seluruh OPD untuk lebih aktif mendukung pengusaha lokal agar dapat masuk dalam e-Katalog.
“Dorong terus pengusaha lokal masuk e-Katalog. Kalau Januari ada 900 produk lokal yang masuk, saya minta bukan cuma produknya yang bertambah, tetapi juga penyedianya. Terkait kesulitan untuk mengunggah ke dalam sistem, saya minta tim dari Biro Pengadaan Barang Jasa membantunya,” kata Ismail.
(*)














