Gorontalo — Di tengah upaya pemerintah pusat memberantas kemiskinan ekstrem, muncul harapan baru lewat program Sekolah Rakyat yang diinisiasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekolah berasrama ini tak hanya ditujukan sebagai fasilitas pendidikan, tetapi sebagai langkah konkret membebaskan generasi muda dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan.
Meski belum masuk dalam daftar 53 lokasi tahap awal pembangunan pada 2025, Provinsi Gorontalo tak tinggal diam. Pemerintah provinsi telah mengusulkan tiga titik strategis untuk mendirikan Sekolah Rakyat, sembari menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini mencerminkan keseriusan daerah dalam merespons program nasional yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Kita belum masuk tahun ini karena syarat lahan masih belum terpenuhi, tapi kita sudah mulai siapkan. Lahan memang belum cukup lima hektare, namun sudah ada dasar yang akan kita lengkapi,” ungkap Asisten I Setda Provinsi Gorontalo, Gusnar Ismail, usai mengikuti rakor virtual bersama Mendagri, Senin (21/4/2025).
Sekolah Rakyat berbeda dari institusi pendidikan formal lainnya. Dengan model berasrama, program ini dirancang untuk membina siswa secara menyeluruh—mulai dari pendidikan akademik hingga pembentukan karakter. Targetnya jelas: anak-anak usia SD hingga SMA dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini tersisih dari perhatian arus utama pendidikan.
Data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo masih dihuni oleh sekitar 88 ribu warga dalam kategori miskin ekstrem. Jumlah anak usia sekolah dari kelompok ini cukup signifikan—lebih dari 30 ribu jiwa, terdiri atas 14.394 anak usia SD, 7.840 usia SMP, dan 7.858 usia SMA.
Gusnar juga mengonfirmasi bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, untuk mempercepat realisasi program ini di Gorontalo. Bahkan, Sekjen PBNU tersebut dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi yang diusulkan.
“Beliau antusias sekali ketika saya undang ke Gorontalo. Kita berharap ini menjadi pemicu agar Gorontalo bisa masuk dalam tahap pembangunan berikutnya,” kata Gusnar.
Pembangunan Sekolah Rakyat juga membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah dituntut tak hanya menyiapkan lahan dan perizinan, tapi juga tenaga pendidik dan kelengkapan fasilitas. Ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan birokrasi yang kompleks.
Program ini bukan sekadar proyek pemerintah pusat. Ia adalah investasi sosial jangka panjang, dan bagi daerah seperti Gorontalo yang masih bergelut dengan angka kemiskinan ekstrem, Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik.
Namun tantangan masih terbentang: kesiapan infrastruktur, sinergi antarinstansi, serta keberpihakan nyata pada pendidikan inklusif. Pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat dan cerdas, memastikan bahwa Gorontalo tidak hanya menjadi pengusul, tetapi pelaksana awal dari proyek yang dapat mengubah wajah pendidikan akar rumput.
Dengan semangat gotong royong dan dukungan masyarakat, Gorontalo memiliki peluang untuk menjadi model implementasi Sekolah Rakyat di kawasan timur Indonesia—menjadi rumah belajar bagi mereka yang selama ini hanya belajar dari tepi harapan. (Adv/d10)
Share:
