JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat peningkatan signifikan dalam sertipikasi tanah wakaf di Indonesia. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengungkapkan jumlah bidang tanah wakaf yang telah terdaftar mengalami kenaikan hingga 206 persen dibandingkan satu dekade lalu.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron saat menghadiri International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
“Perbandingan datanya, tahun 2015-2016 total bidang tanah wakaf baru 100 ribu, tapi sekarang sudah tambah 200 ribu sehingga ada kenaikan 206 persen. Saya terima kasih kepada para wakif, para nazir, kesadaran untuk mendaftarkan tanah wakaf makin hari makin meningkat,” ujar Nusron.
Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi sosial tanah wakaf sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di masa mendatang.
Nusron menjelaskan, tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat berpotensi menghadapi sengketa, terutama ketika nilai lahan meningkat akibat pembangunan di sekitarnya, termasuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Banyak sekali terutama di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek dan Banten ada PSN. Tanah tersebut sebelum ada PSN nilainya tidak tinggi, akibat ada PSN valuasi asetnya naik drastis,” katanya.
Ia menambahkan, kenaikan nilai ekonomi tanah sering kali memicu munculnya klaim kepemilikan atau tuntutan dari pihak tertentu apabila status tanah belum memiliki legalitas yang kuat. Karena itu, sertipikasi menjadi langkah strategis untuk melindungi aset umat dari potensi konflik berkepanjangan.
“Supaya konflik tidak berkepanjangan, kami harapkan para nazir untuk segera menyertipikatkan tanah wakaf untuk kepentingan keamanan aset umat,” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN berharap tren positif sertipikasi tanah wakaf terus berlanjut sehingga semakin banyak aset keagamaan yang terlindungi secara hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.
Share:
