Gorontalo– Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Gorontalo turut serta dalam Rapat Persiapan Kegiatan Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025. Rapat ini diselenggarakan secara daring oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang kerap terjadi di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya nilai tanah akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya permintaan lahan, berbagai upaya strategis diperlukan untuk mencegah dan menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Untuk itu, Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah semakin memperkuat sinerginya dengan berbagai lembaga penegak hukum. Jika sebelumnya Satgas ini terdiri dari Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maka pada tahun 2025 kerja sama ini semakin diperluas dengan melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan mafia tanah dan meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik agraria.
Melalui rapat persiapan ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid, sehingga penyelesaian kasus pertanahan di tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal. Dengan penguatan sinergi dan kolaborasi, ATR/BPN menargetkan percepatan penyelesaian berbagai sengketa dan perkara tanah demi mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Indonesia.
(d10)
