, Gorontalo – Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo melaksanakan pembahasan penguasaan tanah batas kawasan hutan, untuk penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Pembahasan digelar di ruang rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, Selasa (29/6/2021).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo. Bupati Nelson mengatakan, program TORA sangat berharga bagi pemerintah daerah, demi kepentingan masyarakat.
“Banyak lahan yang dikuasai oleh rakyat belum terlegitimasi dengan baik. Sehingganya, melalui progran tersebut masa depan rakyat akan lebih baik. Lahan mereka bisa terlegitimasi sehingga bisa meningkatkan produktifitas dan pendapatan mereka,” kata Nelson dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, TORA adalah salah satu trobosan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo. Pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo sendiri, telah melakukan pengukuran dan pengesahan tabal batas sebagai bentuk keseriusan.
“Rapat ini membahas hasil pengukuran tapal batas yang dihadiri Pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya,” tambah Andi Setiawan, Perwakilan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo.
Dari informasi yang dihimpun, hasil pengukuran tapal batas akan disahkan dalam bentuk dokumen yang akan diserahkan kepada Kementerian Pusat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) perubahan batas pelepasan kawasan hutan.
“Luas lahan yang telah diukur sekitar 2000 hektare. Ini juga menjadi acuan Badan Pertanahan dalam melakukan verifikasi,” pungkasnya. (adv/daily02/rif)
Share:
