Medan – Transformasi tata kelola pertanahan nasional kian masif dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tak hanya menata internal birokrasi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid juga mendorong pemanfaatan tanah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/5/2025), Menteri Nusron menekankan pentingnya integritas aparatur dalam memberikan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan pertanahan tidak cukup hanya dengan sistem digital dan infrastruktur modern, tetapi juga menuntut SDM yang berkomitmen tinggi terhadap nilai-nilai profesionalisme.
“Kita bisa punya sistem kerja yang canggih, tapi jika integritas tidak dijaga, semuanya akan runtuh,” tegasnya dalam pengarahan kepada para Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Subbagian Tata Usaha se-Sumut.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, merespons hal itu dengan menyatakan komitmen untuk membangun pola layanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap Kantah diinstruksikan untuk melakukan inovasi berbasis lokalitas agar layanan semakin efektif.
Tak hanya fokus pada internal lembaga, transformasi juga terlihat dalam langkah konkret pemberdayaan masyarakat. Dua hari setelahnya, Sabtu (10/5/2025), Menteri Nusron menyambangi Parangtritis, Kabupaten Bantul, DIY, untuk menyerahkan 811 sertipikat hasil Program Konsolidasi Tanah. Total luas tanah yang disertipikatkan mencapai 703.844 meter persegi.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengajak warga agar menjadikan tanah sebagai bekal investasi masa depan, baik untuk pendidikan anak maupun peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Tanah bukan hanya aset, tapi amanah. Manfaatkan secara produktif agar tanah ini bisa menjadi ibadah dan warisan terbaik untuk anak cucu,” pesannya.
Sebanyak 169.940 meter persegi dari luasan tanah itu akan digunakan untuk fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan balai warga. Ini menunjukkan bahwa penataan tanah bukan hanya soal kepemilikan pribadi, tapi juga untuk mendukung pembangunan berbasis komunitas.
Suhardi (65), warga dusun Sono yang menerima sertipikat, menyampaikan harapan besar masyarakat terhadap keberlanjutan program ini. Ia menyebut konsolidasi tanah telah membuka peluang pengembangan pertanian dan pariwisata di Parangtritis. (Ad/d09)
Share:
