Gorontalo – Menyusul viralnya video keluhan masyarakat di platform TikTok terkait kesulitan mendapatkan kamar rawat inap di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit tersebut, Jumat (09/05/2025). Kunjungan ini menjadi bentuk respons cepat Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap isu pelayanan publik yang tengah menjadi sorotan.
Dalam peninjauannya, Wagub Idah menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan kesehatan, terlebih RS Ainun membawa nama besar mendiang Ibu Negara Hasri Ainun Habibie.
“TikTok adalah media yang luas jangkauannya. Jika ada keluhan di sana, bukan hanya Gorontalo yang tahu, tapi Indonesia bahkan dunia. Citra rumah sakit harus dijaga, dan pelayanan harus terus dibenahi agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Idah di hadapan media.
Ia menyampaikan bahwa dirinya sudah melaporkan langsung persoalan ini kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan mengambil inisiatif untuk meninjau kondisi langsung. Dari hasil kunjungannya, ditemukan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan kamar, melainkan adanya miskomunikasi antara pasien dan petugas administrasi.
“Secara umum, pelayanan RS Ainun berjalan cukup baik, baik bagi pasien BPJS maupun non-BPJS. Tapi masalah komunikasi ini tidak boleh disepelekan,” tegasnya. Ia juga memberi peringatan tegas kepada manajemen RS Ainun agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Kepala Bidang Pelayanan Medik RS Ainun, dr. Irma Cahyani Ranti, menjelaskan bahwa kendala terjadi karena sistem administrasi internal yang belum sepenuhnya sinkron. Status pasien yang hendak pulang belum difinalkan dalam sistem, sehingga kamar belum dinyatakan kosong.
“Sebenarnya ruang sudah tersedia, tapi karena sistem belum update, keluarga pasien diarahkan untuk cek langsung ke ruangan. Ini murni masalah teknis, bukan unsur kesengajaan,” jelas dr. Irma.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan tenaga medis menjadi tantangan tersendiri. Di UGD, hanya terdapat tiga perawat untuk menangani lebih dari 20 pasien sekaligus, yang berdampak pada lambatnya proses administrasi.
Lebih lanjut, pihak RS Ainun menegaskan tidak adanya praktik jual beli kamar seperti yang sempat dispekulasikan di media sosial. Mereka bahkan telah melakukan pemeriksaan internal melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap petugas yang bersangkutan.
“Kami pastikan tidak ada jual beli ruangan. Kalau ada bukti, kami minta masyarakat segera melapor. Kami pun sebagai staf rumah sakit mengikuti prosedur resmi saat membutuhkan kamar,” tegas dr. Irma.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap insiden ini menjadi evaluasi penting bagi seluruh rumah sakit di daerah. Wakil Gubernur menekankan bahwa menjaga kenyamanan pasien dan meningkatkan responsivitas pelayanan adalah tanggung jawab bersama.
Share:
