JAKARTA – Dalam upaya mendorong penyediaan perumahan rakyat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya optimalisasi tanah-tanah telantar melalui skema strategis bersama Bank Tanah.
Pernyataan ini disampaikan Nusron saat menghadiri acara Halalbihalal Keluarga Besar Realestat Indonesia (REI) pada Senin (21/4/2025) di Sheraton Grand Jakarta. Dalam momentum silaturahmi tersebut, Nusron mengungkapkan bahwa sebanyak 73.432,43 hektare tanah teridentifikasi sebagai tanah telantar dan berpotensi dimanfaatkan untuk program pembangunan perumahan rakyat.
“Dari jumlah tersebut, sekitar 14.490 hektare telah ditetapkan dan siap dieksekusi. Tanah-tanah ini tersebar di sejumlah daerah seperti Aceh, Banten, dan wilayah lainnya. Ini sedang kami susun untuk diserahkan ke Bank Tanah,” ungkap Nusron di hadapan jajaran pengembang properti nasional.
Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan program Propertinomic 2.0 REI, sebuah inisiatif ambisius yang menargetkan pembangunan 1 juta rumah desa tanpa dukungan dana dari APBN. Bank Tanah akan menjadi institusi sentral dalam pengelolaan dan pendistribusian lahan tersebut secara adil dan tepat sasaran.
Meski begitu, Nusron memberi catatan penting bahwa tanah telantar tidak serta-merta dapat langsung dialihfungsikan.
“Tanah-tanah yang terindikasi telantar tidak hanya diperuntukkan untuk satu program, melainkan bisa juga dibutuhkan oleh berbagai program pemerintah lainnya,” jelasnya.
Ia mengingatkan, pemanfaatan tanah perlu direncanakan dengan matang, sesuai kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses alih fungsi berjalan secara akuntabel dan efisien. (Adv/d09)
Share:
