Gorontalo — DPRD Provinsi Gorontalo terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat terkait infrastruktur sungai. Hal ini terungkap dalam kunjungan reses yang dilakukan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) II Provinsi Gorontalo pada Kamis (19/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang ditemukan di lapangan, mendengarkan pemaparan program BWS tahun 2024, serta membahas rencana program 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalib Lahidjun, menyoroti berbagai permasalahan sungai yang menjadi kekhawatiran masyarakat, khususnya di Kecamatan Dungaliyo.
Ia menyebutkan bahwa masyarakat di Desa Botubolowe, Momala, Pangadaa, dan Pilolalenga menghadapi ancaman serius dari sungai yang semakin mendekati pemukiman warga.
“Menurut informasi masyarakat, ada sungai di wilayah tersebut yang sudah membahayakan karena semakin mendekat ke tempat tinggal mereka. Selain itu, sungai di dekat Dutulanaa hingga Bulota juga mulai longsor,” ungkap Ghalib
Ia menambahkan, dalam reses tersebut turut menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk menjelaskan situasi terkini. Namun, berdasarkan penjelasan PU, kewenangan penanganan masalah sungai tersebut berada di bawah kewenangan BWS.
Oleh karena itu, Ghalib menekankan perlunya kejelasan batas kewenangan untuk memastikan keluhan masyarakat bisa segera ditangani.
Saya membutuhkan informasi tentang ruang lingkup kewenangan BWS agar kita dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala BWS II Gorontalo menyatakan akan memberikan data lengkap terkait kewenangan BWS.
“Kami akan mengirimkan peta, data, atau tabel yang menunjukkan sungai-sungai mana saja yang berada di bawah kewenangan kami,” katanya.
Selain menyampaikan aspirasi masyarakat, kunjungan ini juga membahas progres program kerja BWS tahun 2024, termasuk proyek yang belum selesai, serta kendala yang dihadapi. Beberapa program strategis seperti rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir, dan revitalisasi Danau Limboto menjadi sorotan utama.
Rencana program tahun 2025 juga menjadi topik diskusi, mencakup rehabilitasi bendungan, perbaikan jaringan irigasi, serta pengendalian banjir di wilayah Gorontalo. DPRD dan BWS sepakat untuk meningkatkan koordinasi demi percepatan realisasi proyek-proyek ini.
(d09)