Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memastikan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Kabupaten Gorontalo Utara siap dilaksanakan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, pada Sabtu (15/03/2025).
“Tadi dalam pertemuan dengan Ketua KPU Provinsi Gorontalo, kami memastikan bahwa PSU di Kabupaten Gorontalo Utara siap dilaksanakan. Dari segi penganggaran, kesiapan SDM, dukungan peralatan, serta aspek keamanan semuanya sudah siap. Yang sering menjadi perhatian adalah kesiapan anggaran, dan saya tegaskan bahwa tidak ada kendala terkait hal itu. PSU akan berjalan sesuai rencana,” ujar Gusnar Ismail.
Dalam upaya mendukung berjalannya PSU tersebut, Gusnar juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan terkait PSU serta menjaga ketertiban.
“Saya mengajak masyarakat untuk menyikapi PSU ini dengan bijak. Ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita hormati. Saya berharap masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban agar roda pemerintahan, pembangunan, serta interaksi sosial tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Sophian Rahmola, menyatakan bahwa tahapan PSU saat ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara sedang merekrut pelaksana adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Pelaksana pemilu masih sama dengan Pilkada sebelumnya, tetapi kami melakukan evaluasi untuk memastikan apakah mereka masih memenuhi syarat atau tidak,” jelas Sophian.
Selain itu kata Sophian, KPU Kabupaten Gorontalo Utara juga tengah melakukan verifikasi berkas calon pengganti untuk posisi bupati dari nomor urut tiga. Calon pengganti tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit MM. Dunda.
“Pada 23 Maret nanti, akan dilakukan penetapan pasangan calon yang baru, diikuti dengan penetapan nomor urut yang tetap mengacu pada Pilkada 2024. Perintah MK hanya mengganti calon bupati, sementara elemen lainnya tetap sama,” pungkas Sophian.
