Jakarta – Pemerintah Provinsi Gorontalo memasuki era baru dengan menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi. Integritas dan akuntabilitas kini menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan, sejalan dengan dorongan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (14/03/2025), Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bertemu dengan Ketua BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh, untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan efektif. Dalam kesempatan tersebut, BPKP RI menegaskan bahwa salah satu kunci utama dalam mencegah praktik korupsi adalah melalui perencanaan anggaran yang objektif, efektif, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Tanpa perencanaan yang baik, potensi penyimpangan akan terus terjadi,” ujar Ketua BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dalam memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Disamping itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail pun mengambil langkah konkret dengan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat. SOP ini diharapkan dapat menjadi benteng dalam mencegah penyimpangan anggaran, mengurangi kebocoran dana, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami mendorong seluruh OPD menyusun SOP yang ketat guna mencegah penyimpangan, kebocoran anggaran, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Gusnar Ismail.
Langkah tegas ini disambut baik oleh berbagai pihak yang menginginkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan bertanggung jawab. Dengan adanya dukungan penuh dari BPKP RI, diharapkan sistem pengawasan dan transparansi di Gorontalo semakin kuat, sehingga praktik korupsi dapat diminimalisir secara signifikan.
Komitmen ini menandai transformasi positif dalam birokrasi Gorontalo, di mana pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik akan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berjanji untuk terus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan serta memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah diambil, Gorontalo siap menjadi contoh dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih dan transparan bukan hanya sekadar wacana, melainkan sebuah kenyataan yang dapat diwujudkan.
Share:
