Gorontalo — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32, Senin (14/07/2025). Dokumen perencanaan keuangan ini disusun dengan mengacu pada kebijakan strategis nasional serta kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat mendesak dan prioritas.
Dalam pidatonya, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa KUA-PPAS Perubahan 2025 merupakan langkah responsif terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gorontalo ditargetkan memiliki 86 unit Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), namun hingga kini baru tersedia enam unit.
“Kita diinstruksikan segera menyediakan lahan untuk pembangunan 80 SPPG tambahan, baik melalui pendekatan kemitraan swasta maupun penyediaan oleh pemerintah daerah,” ujar Gusnar.
Selain fokus pada MBG, Pemprov Gorontalo juga memberikan perhatian pada pengembangan koperasi desa Merah Putih yang tersebar di 279 desa. Gusnar menyebutkan bahwa seluruh koperasi tersebut telah berbadan hukum dan siap diresmikan oleh Presiden pada 19 Juli 2025. Tiga koperasi desa di Gorontalo, yakni Desa Hutada’a dan Gandaria (Kabupaten Gorontalo), serta Desa Hulawa (Kabupaten Pohuwato), dipilih sebagai mock-up nasional.
Tak hanya itu, dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 juga dicantumkan sejumlah persiapan program strategis untuk tahun 2026. Beberapa di antaranya meliputi studi kelayakan pembangunan flyover Simpang Lima Telaga, redesain kawasan Islamic Center Gorontalo, DED rehabilitasi SMA Pinogu dan SMA Tilongkabila, serta penyusunan blueprint pertambangan ramah lingkungan.
“KUA PPAS Perubahan 2025 ini adalah merupakan implementasi awal kebijakan RPJMD. Program-program yang sudah dimuati di RPJMD, beberapa mulai kita laksanakan, paling tidak kita mengintrodusir itu untuk persiapan kita laksanakan pada 2026 akan datang. Yang ketiga, pada KUA PPAS Perubahan 2025 ini, kami juga akan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk mempersiapkan pelaksanaan program maupun proyek untuk tahun 2026,” jelas Gusnar.
Dalam penyampaiannya, Gusnar juga menguraikan perubahan postur anggaran 2025. Pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp1,75 triliun menjadi Rp1,67 triliun, sementara belanja juga menurun dari Rp1,80 triliun menjadi Rp1,75 triliun. Hal ini menyebabkan defisit berada di angka Rp77,65 miliar.
Di akhir pemaparannya, Gusnar menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi anggaran daerah yang mendapat penilaian positif dari Kementerian Dalam Negeri. Hingga 14 Juli 2025, realisasi pendapatan Provinsi Gorontalo mencapai 50,89 persen dan berada pada peringkat hijau nasional, sementara realisasi belanja menempatkan provinsi ini pada posisi ke-8 nasional dengan capaian 44,38 persen.
“Mudah-mudahan tren positif ini bisa kita jaga hingga akhir tahun. Semoga pembahasan KUA-PPAS Perubahan ini berjalan lancar dan mendapatkan persetujuan bersama,” tutup Gusnar.
Share:
