GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo mencetak prestasi mengesankan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam lima bulan pertama tahun 2025, realisasi belanja dan pendapatan daerah melesat tajam hingga menembus peringkat tiga dan empat besar nasional. Capaian ini tak hanya menjadi kebanggaan daerah, tapi juga bukti keseriusan pemprov dalam mengawal penggunaan APBD secara efektif.
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 36,39 persen, menempatkan Gorontalo di urutan empat nasional. Sementara itu, sisi belanja justru lebih agresif, dengan capaian 27,80 persen, membawa provinsi ini ke peringkat tiga nasional.
“Ini bukan capaian biasa. Setiap Senin, semua daerah di-zoom-in oleh Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi, dan Gorontalo jadi salah satu daerah yang selalu mencuri perhatian karena progresnya cepat,” kata Sukril, Senin (26/5/2025).
Yang lebih mengesankan, menurut Sukril, capaian ini merupakan hasil kerja keras yang konsisten. Pada April lalu, posisi realisasi pendapatan Gorontalo masih di urutan tujuh nasional dengan 28,84 persen. Sementara realisasi belanja hanya menyentuh 18,45 persen dan duduk di posisi delapan nasional.
“Artinya dalam sebulan terakhir, ada lonjakan yang sangat signifikan. Ini tak lepas dari arahan dan dorongan langsung dari Bapak Gubernur Gusnar dan Ibu Wakil Gubernur Idah Syahidah,” jelasnya.
Setelah melakukan evaluasi dan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung tancap gas. Dalam rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
“Strateginya jelas: jangan tunda pengadaan. Semakin cepat direalisasikan, maka serapan anggaran semakin besar. Dampaknya bukan hanya pada peringkat, tapi juga langsung ke masyarakat,” tambah Sukril.
Dengan tren positif ini, Pemprov Gorontalo optimis bisa menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan manis. Apalagi, serapan belanja yang baik akan berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Is/**)
Share:
