JAKARTA – Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kebijakan impor mobil pikap dari India untuk mendukung proyek Koperasi Desa Merah Putih. Dikutp dari media TEMPO Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji ulang karena berpotensi berdampak pada arah kedaulatan industri nasional.
Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan rencana impor mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara bukan sekadar kebijakan pengadaan kendaraan, melainkan bagian dari persoalan strategis yang lebih luas. Menurut dia, kebijakan ini berkaitan langsung dengan arah pembangunan industri nasional di tengah tekanan global.
“Rencana impor mobil pikap dari India dengan jumlah besar ini berpotensi melemahkan industri dalam negeri,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Februari 2026.
Mulyanto mengakui bahwa secara spesifikasi dan harga, mobil pikap asal India mampu memenuhi regulasi nasional. Namun dalam situasi saat ini, ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan produksi industri dalam negeri.
Ia mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan makin menempatkan Indonesia sebagai pasar bagi produk dengan teknologi yang dinilai sudah usang. “Ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk evaluasi,” ujarnya.
Menurut Mulyanto, ketika banyak negara berupaya memperkuat produksi domestik dan beralih ke teknologi terbarukan, Indonesia justru berisiko terjebak dalam posisi sebagai pasar konsumsi global. Ia menilai pola kebijakan seperti ini dapat menghambat modernisasi dan penguatan industri nasional.
Karena itu, Mulyanto mendorong pemerintah mengikuti desakan publik dan DPR agar kebijakan impor tersebut ditunda hingga ada keputusan lebih lanjut.
Kabar rencana impor mobil pikap oleh Agrinas sebelumnya diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), melalui laman resmi perusahaan pada 4 Februari 2026. Dalam pengumuman itu, M&M menyatakan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio ke Indonesia.
Enam hari kemudian, Tata Motors Limited juga mengumumkan rencana ekspor 70.000 unit pikap ke Indonesia.
Di sisi lain, DPR menyoroti kebijakan tersebut karena dinilai belum dikoordinasikan lebih dulu dengan parlemen. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan Agrinas tidak pernah menyampaikan jenis dan kualifikasi kendaraan yang akan digunakan untuk program Kopdes Merah Putih.
“Agrinas tidak pernah menyebutkan jenis dan kualifikasi kendaraan Kopdes Merah Putih,” kata Herman di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Kamis, 26 Februari 2026.
Herman menyebut, setelah masa reses berakhir, Komisi VI DPR akan memanggil Agrinas untuk meminta penjelasan rinci terkait kebijakan tersebut. DPR juga meminta agar rencana impor ditunda sampai ada keputusan lebih lanjut.
Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan pihaknya akan mengikuti permintaan DPR dan pemerintah. “Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat,” ujar Joao Senin, 23 Februari 2026.
Share:
