, Gorontalo – Ketua Komisi I Deprov, Aw Thalib, meminta Dinas ESDM untuk segera memfasilitasi masyarakat dalam mengurus izin penambangan rakyat atau IPR.
Hal ini dilakukan setelah adanya isu penangkapan sejumlah pekerja tambang oleh aparat kepolisian, yang diduga terkait dengan surat izin pertambangan yang belum dimiliki oleh masyarakat yang menambang di daerah tersebut.
Menurut Aw Thalib, sudah ada dokumen khusus yang dapat menjadi pegangan setiap masyarakat penambang agar kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi kegiatan yang legal dan tidak bermasalah dengan hukum. Namun, ia menyadari bahwa ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dalam mendapatkan surat izin tersebut menjadi hambatan.
“Tentunya ini dengan mewujudkan perizinan terhadap masyarakat penambang agar tidak kejar-kejaran dengan aparat penegak hukum. Ini adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mewadahi, memfasilitasi, mendampingi masyarakat penambang agar dapat mengurus IPR,” kata Aw Thalib, Kamis (04/05/2023).
Aw Thalib menegaskan bahwa dirinya tidak rela melihat situasi seperti ini terjadi, dan ia meminta Dinas ESDM untuk segera mengambil tindakan yang tepat agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. (Rifaldi_Saidi)
Editor: Vpakai
Share:
