, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,608 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2027 akan difokuskan pada tiga program utama, yakni dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
Menurut Nusron, alokasi anggaran tersebut dirancang untuk memperkuat pelayanan pertanahan, mendukung percepatan program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun. Tambahan dana itu akan digunakan untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Rapat kerja yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 itu turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Pada kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang berada di level 35,40 persen.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen,” ungkap Nusron.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 dan mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang,” kata Dede Yusuf.
Share:
