Para Menteri Jokowi Keluhkan Pagu Anggaran Kecil untuk 2025

Dailypost.id
Para Menteri Jokowi Keluhkan Pagu Anggaran Kecil untuk 2025 | Foto: Istimewa

DAILYPOST.ID Jakarta — Sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluhkan pagu indikatif anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang dianggap terlalu kecil dan tidak mencukupi kebutuhan kementerian mereka. Mereka pun meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penambahan anggaran tahun depan.

Luhut Binsar Panjaitan: Kemenko Marves Butuh Tambahan Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengeluhkan anggaran Kemenko Marves yang turun menjadi Rp 274 miliar pada 2025 dari Rp 342,9 miliar pada tahun ini. Saat rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Luhut menyatakan sudah lelah meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan Sri Mulyani tanpa hasil.

https://wa.wizard.id/003a1b

“Pagu terkait kami ini lho pak. Kita bicara triliun-triliun kita bicara berapa puluh miliar aja pak, jadi mohon pak ketua tolong lah. Karena saya sudah minta menkeu juga ini pak capek juga saya ni anggaran ini aja pak Ketua,” ungkap Luhut di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/06/2024).

Bahlil Lahadalia: Target Investasi Tinggi, Anggaran Turun

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, juga mengeluhkan anggaran kementeriannya yang turun menjadi Rp 681 miliar pada 2025 dari Rp 1,2 triliun pada tahun ini. Padahal, target realisasi investasi meningkat menjadi Rp 1.850 triliun hingga Rp 1.900 triliun.

“Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan Rp 1.850 triliun anggarannya turun. Dari target Rp 1.400 triliun dengan anggaran Rp 1,2 triliun lebih sekarang dinaikkan [targetnya], tapi anggaran turun jadi Rp 690 miliar lebih ini saya bingung,” protes Bahlil.

Agus Harimurti Yudhoyono: ATR/BPN Perlu Tambahan Rp 7,5 Triliun

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta penambahan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun untuk 2025. Saat ini, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN hanya sebesar Rp 6,4 triliun.

“Bapak Ibu, kami juga awalnya mungkin sungkan untuk menyampaikan keterbatasan anggaran ini tetapi bisa ditampilkan di depan ini adalah sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp 14 triliun,” kata AHY.

Suharso Monoarfa: Bappenas Butuh Tambahan Rp 804,47 Miliar

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 804,47 miliar pada 2025. Tambahan ini mayoritas untuk membiayai gaji dan operasional pegawai baru di Kementerian PPN/Bappenas.

“Kami mengajukan permohonan usulan tambahan (anggaran), boleh dong usulan tambahan, usulan tambahan ini terutama karena gaji pegawai. Jadi sebenarnya kami lebih ke gaji pegawai karena gaji pegawai kami untuk 2024 akan ada 1.997 orang tambahan sehingga semuanya ada Rp 597 miliar,” ujar Suharso.

Budi Arie Setiadi: Kominfo Butuh Tambahan Rp 12,3 Triliun

Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi, meminta tambahan anggaran Rp 12,3 triliun dari pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 7,7 triliun. Tambahan ini diperlukan untuk program-program penting seperti Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), peningkatan kapasitas sistem TKPPSE, dan lainnya.

“Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp 12,3 triliun,” kata Budi Arie.

Zulkifli Hasan: Anggaran Kemendag Turun Drastis

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengeluhkan anggaran kementeriannya yang turun drastis menjadi Rp 1,6 triliun pada 2025 dari Rp 1,9 triliun pada 2024 dan Rp 3,2 triliun pada 2021. Zulhas meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun.

“Permohonan anggaran 2025 menjadi Rp 2,4 triliun kan, kalau Rp 4 triliun nggak mungkin. Dapat Rp 2,4 triliun aja kami sudah seneng pak, lumayan, jadi nambah berapa tuh? Kalau bisa itu aja kami cukup,” kata Zulhas.

Para menteri mengharapkan dukungan dari DPR untuk menambah anggaran kementerian mereka di tahun 2025. Dengan pagu indikatif yang dinilai terlalu rendah, mereka khawatir target-target pemerintah tidak akan tercapai. Dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan program-program pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Share:   

FOLLOW US ON FACEBOOK
FOLLOW US ON INSTAGRAM
FOLLOW US ON TIKTOK
@dailypost.id
ekakraf multimedia