,KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu semakin mempertegas komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Tahun 2025 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.
Penandatanganan berlangsung di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Kota Manado, Senin (6/10/2025), dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M.
Wali Kota: Komitmen Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan integritas sistem pemerintahan daerah.
“Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui kolaborasi ini, diharapkan selain meningkatkan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), juga memperkuat sinergi pencegahan korupsi di seluruh lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu,” ujar Wali Kota.
Menurut Wali Kota, pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, namun harus dibangun melalui sistem yang kuat, budaya kerja yang berintegritas, serta pengawasan berkelanjutan.
Inspektorat: Perkuat Sistem dan Budaya Anti-Korupsi
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menjelaskan bahwa rencana aksi yang disepakati memuat langkah-langkah konkret untuk memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah.
“Rencana aksi ini memuat perbaikan kebijakan, sistem, dan budaya anti korupsi melalui penyusunan pedoman pengendalian kekurangan, pelaksanaan kegiatan pengendalian kecurangan, kerja sama pengawasan bidang investigasi, serta penjaminan kualitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemkot Kotamobagu,” jelas Mantali.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan yang modern dan berbasis data.
Kolaborasi Lintas Sektor Diharapkan Jadi Model Nasional
Penandatanganan rencana aksi ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya:
- Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan
- Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Sulut, Ulimsyah
- Koordinator Pengawasan Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP Perwakilan BPKP Sulut, Robit Durori
- Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Korupsi dan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kotamobagu, Yosnandi Damopolii
Melalui kerja sama ini, Pemkot Kotamobagu berharap penerapan sistem pengendalian korupsi dapat menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional di tingkat daerah.
Share:
