Jakarta – Pjs. Bupati Gorontalo, Syukri Botutihe didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada Rabu (06/11/2024). Kunjungan tersebut bertujuan mendiskusikan pelaksanaan perizinan penanaman modal di Kabupaten Gorontalo. Konsultasi diterima oleh beberapa pejabat Kementerian, antara lain Endang Setia Budi, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya dari Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri; Jainudin Abdi dan Amin Hamdi Ombaier, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah; serta Aldy Reza Stup Bay, Penelaah Teknis Kebijakan.
Kepala Dinas PTSP Kabupaten Gorontalo, Rachmat Mohamad, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan implementasi perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) untuk kategori risiko rendah dan menengah. Sistem tersebut memungkinkan penerbitan perizinan otomatis, tetapi masih terdapat beberapa hambatan.
“Kami menyampaikan sejumlah persoalan terkait panjangnya proses perizinan yang belum terintegrasi dengan tata ruang. Selain itu, ada keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di Dinas PTSP, di mana baru lima pegawai kami yang mengikuti pelatihan dasar OSS. Kementerian menyarankan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) secara tatap muka atau daring untuk meningkatkan kompetensi aparat di tingkat kabupaten dan kota,” ujar Rachmat.
Poin penting lainnya yang disampaikan adalah kendala ketidaksesuaian pemanfaatan ruang akibat belum diterbitkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menghambat realisasi investasi dan perluasan kawasan usaha. Pihak Kementerian berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat penerbitan RTRW.
Kepala Dinas PTSP juga menekankan pentingnya penerbitan peta potensi investasi yang akan didorong melalui Peraturan Daerah (Perda). Peta ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi investor dan mempercepat pengembangan potensi daerah. Selain itu, optimalisasi anggaran untuk pelayanan publik, seperti pengawasan dan penyelesaian pengaduan investasi, menjadi agenda penting yang dibahas.
“Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Gorontalo,” tutup Rachmat.
Pihak Kementerian pun menyambut baik kunjungan Pemkab Gorontalo tersebut.
(D09)
Share:
