Sijunjung — Kabupaten Sijunjung mencatatkan diri sebagai salah satu daerah tercepat di Indonesia dalam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sijunjung pada Jumat (7/11) menetapkan APBD sebesar Rp959,81 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp137 miliar.
Pengesahan dilakukan setelah delapan fraksi menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Ranperda APBD menjadi Peraturan Daerah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sijunjung Rengga Wana Putra, didampingi Wakil Ketua Kepridaus dan Syahril Syamra, serta dihadiri Bupati Sijunjung Benny Dwifa, Sekda Dr. Zefnihan dan jajaran OPD. Pemerintah daerah dan DPRD sepakat tetap menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik meski menghadapi keterbatasan anggaran.
Ketua DPRD Rengga Wana Putra menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Ia menyebut komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor utama cepatnya kesepakatan. Rengga juga menekankan bahwa kondisi keuangan daerah yang menurun tidak hanya dialami Sijunjung, melainkan terjadi hampir di seluruh daerah secara nasional. Dengan kondisi tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi yang ada.
Dalam pengesahan APBD tahun depan, DPRD mengungkapkan kemungkinan besar tidak ada lagi dana pokok pikiran (Pokir) bagi anggota dewan. Meski begitu, Rengga menegaskan hal itu tidak menjadi alasan bagi DPRD untuk mengurangi kontribusi kepada masyarakat. Pola kerja, katanya, akan disesuaikan dengan pendekatan yang lebih partisipatif.
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sijunjung menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dan menjaga efektivitas anggaran agar program prioritas tetap terlaksana. Mereka berharap percepatan penetapan APBD ini dapat menjadi langkah awal untuk memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan di tengah pengetatan fiskal nasional.
Share:
