- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo (BEM FH UG) mendukung langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Senin (13/4).
Surat terbuka tersebut berisikan tuntutan terhadap pemerintah untuk mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan Covid-19.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gorontalo (BEM FH UG) Rivalen Saputra menilai perppu terkait penanganan Covid-19 yang dikeluarkan pemeintah terkesan dijadikan dasar kelolosan pejabat yang menyimpang dari jeratan hukum.
“Maka dari substansi perppu tersebut patut dipertanyakan tujuannya apa jika dalam keadaan genting seperti ini, masih ada saja pejabat-pejabat negara yang mencari celah agar bisa kebal hukum,” imbuh Valen.
Selain itu, Halid Pradana salah satu anggota dari LEMHI Timur juga menanggapi hal tersebut, mengatakan pihaknya mendesak keras pemerintah agar benar-benar dalam menjalankan amanat undang undang dasar 1945 salah satunya terdapat pada alinea keempat dengan bunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Jikalau memang dikatakan keinginan pemerintah dalam membuat ruu omnibuslaw adalah untuk penyederhanaan peraturan perundang-undangan, tapi kenapa kok Peraturan Menteri tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat birokratis, apalagi pemerintah saat ini telah mengumumkan Indonesia sedang dalam darurat kesehatan yang seharusnya kebijakannya pun tidak boleh berbelit-belit,” pungkasnya. (t*)
