, Gorontalo- Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Gorontalo, Moh Sahrul Lakoro, memberikan tanggapan tajam terkait pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Laskar Macam Asia Provinsi Gorontalo, Kamarudin Kasim, yang mengkritik kinerja Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Ismail Pakaya. Pernyataan tersebut sempat dilaporkan oleh media daring Rekamfakta.com pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan judul “Ismail Pakaya Dianggap Gagal Pimpin Gorontalo.”
Dalam pernyataannya, Sahrul Lakoro mengkritik pernyataan Kamarudin Kasim dengan nada sindiran, “Saya baca statement tersebut dan menilai bahwa tidak ada dasar untuk mencopot Pj. Gubernur Gorontalo. Mungkin yang bersangkutan dehidrasi karena kurang minum air perlu dimaklumi sekarang musim kering,” ujar Sahrul Lakoro pada Selasa (31/10/2023).
Lebih lanjut, Sahrul menyoroti kurangnya pemahaman terkait asas desentralisasi dalam pernyataan Kamarudin Kasim. “Statement ini kurang literasi, mungkin belum membaca asas desentralisasi yang mana asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat,” tambahnya.
Sahrul juga menekankan bahwa isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang baru-baru ini terjadi di Bone Bolango dan Pohuwato tidak dapat langsung dijadikan beban Penjagub. Menurutnya, tanggung jawab daerah dimulai dari tingkat desa, kecamatan, bupati, bahkan melibatkan unsur TNI dan Polri.
“Kita tidak bisa membebankan dan menyalahkan Pj. Gubernur Gorontalo, kan masih ada Bupati yang seharusnya berwenang dalam daerahnya dan tidak dapat intervensi. Saya lebih menyarankan agar kiranya statement ini dilayangkan pada bupati atau kepala daerah yang daerahnya kurang kondusif. Kalau hanya mematokkan pemerintahan ke Gubernur, maka lebih baik jangan ada pemilihan Bupati,” tegas Sahrul.
Sahrul juga membela Penjagub Ismail dengan menyebut bahwa Ismail telah bekerja maksimal sesuai kewenangannya. Sejak insiden pembakaran kantor Bupati Pohuwato pada tanggal 21 September 2023, Ismail telah aktif memantau dan mengambil tindakan. Bahkan, Ismail menggelar rapat bersama Forkopimda dan Pemda setempat keesokan harinya.
Pada tanggal 25 September 2023, Penjagub Ismail menerima tim dari Kementerian Dalam Negeri yang diutus oleh Mendagri untuk mencari informasi terkait kerusuhan di Pohuwato. Hari itu juga digelar rapat yang dihadiri oleh semua pemangku kepentingan.
“Tanggal 18 Oktober 2023 sudah ada solusi. Lahan milik penambang yang 2000 proposalnya itu akan disurvei ulang oleh pihak perusahaan dan tim yang sudah dibentuk. Dibilang gagalnya di mana?” Sahrul menuturkan.
Sahrul pun mengajak LSM pengkritik untuk memahami dengan baik apa yang menjadi objek kritikan mereka dan untuk belajar lebih dalam tentang sistem pemerintahan daerah sebelum mengkritik. Ia berpesan agar pernyataan-pernyataan yang disampaikan memiliki dasar yang kuat dan tidak membuat malu Gorontalo dalam meminta dukungan dari Mendagri. (*)
Share:
