Gorontalo — Truk bermuatan berlebih (Over Dimension and Over Loading/ODOL) kini tak hanya menjadi biang keladi rusaknya jalan nasional di Gorontalo, tapi juga ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan. Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tak tinggal diam. Sebagai instansi terdepan di sektor transportasi, Dishub menyatakan perang terhadap truk ODOL dengan mendukung penuh program nasional Zero ODOL Tahun 2026.
Langkah ini diambil bukan sekadar memenuhi arahan pusat, melainkan sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran rakyat.
“Truk ODOL bukan lagi masalah kecil. Ini sudah kategori darurat. Kita bicara soal keselamatan dan kerugian negara akibat kerusakan jalan,” tegas Abdul Karim Rauf, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Provinsi Gorontalo, Senin (23/06/2025).
Sejak 2019, Dishub Provinsi Gorontalo telah menemukan banyak kendaraan berat yang dimodifikasi ukurannya dan mengangkut muatan melebihi kapasitas standar. Truk-truk ini kerap melintas di jalur vital seperti jalan nasional Trans Sulawesi dan jalan penghubung antarwilayah lainnya, mengangkut komoditas pertanian, logistik industri, hingga material konstruksi.
Tak jarang, truk ODOL ini terguling dan memicu kecelakaan fatal, bahkan merenggut nyawa pengendara lain. Ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, khususnya pemilik dan pengemudi armada berat.
Berbeda dengan banyak daerah lain yang masih berproses, Dishub Gorontalo telah mengambil langkah penertiban sejak enam tahun lalu. Abdul Karim menegaskan bahwa pengawasan jembatan timbang telah diperketat, dan kendaraan yang terbukti melanggar langsung ditindak di tempat.
“Kami temukan kendaraan dengan dimensi yang diubah dan muatan berlebih. Kami langsung turunkan muatannya dan beri peringatan. Ini tak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Tak hanya himbauan, Dishub Provinsi Gorontalo juga memberikan ultimatum tegas kepada seluruh pemilik kendaraan niaga: segera lakukan normalisasi kendaraan, yaitu mengembalikan dimensi dan kapasitas angkut ke ukuran pabrikan.
Selain itu, tata cara pemuatan barang harus sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan di jalan raya.
“Kalau tidak diindahkan, kami akan bertindak tegas. Penegakan hukum jadi pilihan terakhir,” ucap Abdul Karim.
Komitmen Dishub Gorontalo terhadap program Zero ODOL 2026 sejalan dengan visi Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah yang ingin menjadikan Gorontalo sebagai provinsi maju, aman, dan sejahtera.
Dishub menilai, sistem transportasi yang aman dan tertib adalah prasyarat mutlak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
Dishub tidak bisa bekerja sendiri. Program Zero ODOL hanya akan berhasil jika ada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha transportasi, dan masyarakat. Sosialisasi masif dan edukasi teknis terus digalakkan oleh Dishub hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Mari kita wujudkan Gorontalo bebas ODOL demi keselamatan bersama dan jalan yang lebih awet,” tutup Abdul Karim.
Share:
