Sijunjung, 27 Desember 2025— Aktivitas pembukaan lahan skala besar di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, langsung menyedot perhatian publik nasional. Warganet menemukan jejak pembukaan hutan tersebut melalui Google Maps dengan jumlah tampilan mencapai 4,2 juta view, lalu ramai membicarakannya di media sosial Platfom X (Twiter).
Citra satelit Google Maps memperlihatkan bentang hutan yang berubah drastis menjadi area terbuka luas. Garis-garis bukaan lahan tampak jelas dan membelah kawasan hijau yang sebelumnya masih utuh.
Seorang penumpang pesawat yang melintasi wilayah Kamang Baru bahkan memotret langsung kondisi lahan dari udara. Foto tersebut menunjukkan pembukaan hutan dalam skala masif dan kini beredar luas di berbagai platform digital, memperkuat dugaan bahwa aktivitas itu tidak berskala kecil.
Hingga kini, publik belum mengetahui siapa pemilik lahan maupun pihak yang melakukan pembukaan hutan tersebut. Di lokasi, tidak terlihat papan proyek, plang izin, atau informasi resmi yang menjelaskan legalitas aktivitas tersebut.
Situasi ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan pegiat lingkungan. Warganet mempertanyakan keberadaan izin, status kawasan, serta pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pembukaan lahan berskala besar itu.
Isu ini tidak lagi menjadi persoalan lokal. Pembukaan hutan di Kamang Baru menyentuh kepentingan nasional karena berpotensi memicu kerusakan lingkungan, bencana ekologis, dan memperburuk krisis iklim.
Sejumlah pegiat lingkungan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN, serta aparat penegak hukum untuk segera turun ke lapangan. Mereka meminta pemerintah memeriksa status kawasan, menelusuri perizinan, dan menindak tegas pihak yang terbukti melanggar hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah daerah dan instansi terkait belum memberikan pernyataan resmi terkait pembukaan lahan tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret aparat negara untuk mengungkap siapa pihak di balik pembukaan hutan skala besar di Kamang Baru, agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.
Share:
