Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons wacana pembatasan gim daring seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) yang mencuat pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kajian kebijakan tersebut harus melibatkan berbagai kementerian agar langkah yang diambil bersifat menyeluruh dan berdampak nyata.
“Belum, nanti kita memang harus bicara lintas kementerian. Ini paling tidak melibatkan empat kementerian: kami di Kemendikdasmen, kemudian Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Kementerian Agama,” kata Mu’ti di Jakarta, Selasa (11/11).
Dikutp dari Detik Health, Mu’ti menjelaskan bahwa kewenangan terkait pengaturan dan pembatasan konten digital berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Meski demikian, Kemendikdasmen tetap akan berkoordinasi agar pendekatan kebijakan mencakup aspek edukatif, bukan sekadar regulatif. Keterlibatan sekolah dan keluarga, menurutnya, menjadi faktor penting.
Ia menambahkan bahwa Kemendikdasmen sejak lama mendorong perlunya regulasi terhadap gim digital. Game, kata Mu’ti, dapat menjadi sarana pendidikan bila diawasi dan diarahkan dengan benar, namun juga bisa menimbulkan masalah baru apabila tidak diawasi.
“Game itu ada manfaatnya. Itu sudah jadi diskusi akademik yang panjang—game sebagai media pendidikan. Tetapi game yang tidak diawasi menjadi masalah tersendiri,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025). Ledakan di area masjid sekolah itu menewaskan satu siswa dan melukai puluhan lainnya. Kejadian ini memicu kekhawatiran terkait paparan konten kekerasan serta potensi eksperimen berbahaya di kalangan pelajar.
Mu’ti menilai pengawasan terhadap penggunaan gawai oleh anak masih menjadi tantangan besar. Banyak pelajar memainkan gim sendirian tanpa pendampingan, sehingga dapat lebih mudah terpengaruh oleh konten kekerasan digital yang mereka konsumsi.
“Kami ingin masalah ini diselesaikan bersama. Pendekatannya harus menyentuh aspek pendidikan, keluarga, hingga kesehatan mental anak,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan kajian terhadap dampak permainan daring, terutama setelah insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading akhir pekan lalu.
Meski motif ledakan belum dipastikan, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh gim yang menampilkan adegan berani atau kekerasan, termasuk PUBG—game bergenre battle royale yang melibatkan 100 pemain untuk bertahan hidup hingga menjadi yang terakhir.
“Misalnya PUBG. Kita mungkin berpikirnya ada mengambil-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Ini kan secara psikologis terbiasa melakukan, yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” ujar Prasetyo kepada awak media, dikutip Senin (10/11/2025).
Share:
