Gorontalo — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Hal ini disampaikan saat membuka secara resmi Forum Gorontalo Inklusi (GI) Dulohupa yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025, bertempat di Ballroom Hotel Fox Gorontalo, Rabu (23/04/2025).
Idah Syaidah menyampaikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dibahas dalam forum ini merupakan hasil konsolidasi dari proses Musrenbangda dan rapat teknis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi ini, menurutnya, sangat krusial agar pembangunan di Provinsi Gorontalo berjalan secara merata, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Gorontalo 2025–2029.
“Forum ini bukan hanya ajang seremonial. Ini wadah strategis untuk menyatukan visi dan misi pembangunan dari semua tingkatan pemerintahan,” ujar Idah dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih program, sekaligus menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam hal ini, Idah menyebut peran Bapppeda sebagai koordinator utama dalam penyelarasan program-program pembangunan di daerah.
“Jangan sampai ada kegiatan dari OPD provinsi yang dilaksanakan di daerah tapi tidak diketahui oleh bupati atau wali kota. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagud Idah mengingatkan agar seluruh OPD Provinsi Gorontalo tetap mengedepankan belanja publik dalam setiap perencanaan kerjanya. Menurutnya, anggaran harus difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan aparatur.
“Belanja untuk masyarakat harus lebih besar dari belanja aparatur. Itulah esensi pembangunan yang berkeadilan,” katanya.
Diketahui Forum Gorontalo Inklusi (GI) Dulohupa ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 23 hingga 26 April 2025, dan akan diisi dengan berbagai sesi diskusi tematik yang melibatkan OPD, legislatif, serta perwakilan masyarakat sipil.
Share:
