, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meminta dukungan Komisi II DPR RI terkait rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) menjadi institusi pendidikan vokasi berbasis sekolah kedinasan dengan sistem ikatan dinas.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas di sektor pertanahan dan tata ruang.
“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM yang siap kerja dan berintegritas. Karena itu, kami mohon dukungan Komisi II DPR RI,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Ia menjelaskan, transformasi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Agraria STPN. Dalam kebijakan itu dilakukan penataan program studi, termasuk penghentian program Diploma I dan penguatan program Sarjana Terapan.
Menurut Dalu, kebutuhan SDM di bidang pertanahan masih sangat besar, terutama untuk jabatan fungsional seperti Penata Pertanahan, Penata Kadastral, dan Penata Ruang.
“Dari kebutuhan lebih dari 21 ribu formasi Penata Pertanahan, baru sekitar 4.800 yang terpenuhi,” ungkapnya.
Dari sisi kesiapan, Politeknik Agraria STPN dinilai memiliki fasilitas memadai, mulai dari laboratorium sistem informasi geografis, fotogrametri, kartografi, hingga sistem pendidikan berbasis asrama untuk membentuk karakter disiplin dan integritas.
Selain itu, kinerja pengelolaan anggaran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan realisasi di atas 97 persen, yang mencerminkan kesiapan institusi dalam bertransformasi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya persiapan matang serta koordinasi lintas kementerian sebelum transformasi dijalankan.
“Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan berkoordinasi dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri sejumlah perwakilan kementerian serta pejabat di lingkungan ATR/BPN.
Share:
