Jakarta – Pemerintah semakin mengakselerasi program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Salah satunya adalah pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Komitmen nyata untuk mendukung program ini datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada Rabu (30/04/2025) di Kantor ATR/BPN Jakarta, Nusron menegaskan kesiapan pihaknya untuk mempercepat proses sertipikasi lahan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat.
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat. Kalau tanahnya berbeda-beda, kita sesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Nusron Wahid.
Pernyataan ini mempertegas sinergi antarlembaga dalam mewujudkan target pembangunan nasional yang inklusif, di mana kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan menjadi prioritas utama.
Langkah ATR/BPN ini dinilai strategis karena persoalan legalitas dan status tanah kerap menjadi kendala dalam proses pembangunan fasilitas umum, termasuk sekolah. Dengan percepatan sertifikasi, hambatan birokrasi dapat diminimalisir, dan pelaksanaan pembangunan bisa segera dimulai sesuai target. (Ad)
