, Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha usai melaksanakan rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD tahun 2023 memberikan tanggapannya terkait dengan nasib honorer di Kota Gorontalo.
Marten saat diwawancarai menjelaskan, Selasa (12/09/2023), bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo pada tahun 2023 ini tenaga honorer tetap akan dipekerjakan, dan juga telah dialokasikan anggaran untuk para tenaga honorer sampai dengan bulan Desember nanti.
“Sehingga tahun 2023 belum ada penghapusan tenaga honorer, maka kami Pemkot Gorontalo telah menganggarkan APBD perubahan ini untuk gaji para tenaga honorer,” ujarnya di Aula Gedung DPRD Kota Gorontalo.
Sebagaimana, tenaga honorer masih dipekerjakan di Kota Gorontalo sesuai dengan putusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN).
Marten menyebutkan penundaan penghapusan tenaga honorer adanya aspirasi dari daerah,sehingga Menpan-RB memperjuangkan untuk merevisi undang-undang melalui pembahasan di Komisi II DPR-RI.
“Alhamdulilah itu diterima, maka kami akan tetap menanggung biaya tenaga honorer menggunakan dana APBD,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Marten sembari menunggu adanya penghapusan sampai dengan Desember, maka tenaga honorer akan dialihkan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara bertahap, mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, mengutip dari CNBC indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) tak akan dihapus pada tahun ini.
Iya pun membenarkan kabar yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal bahwa penghapusan tenaga honorer ditunda sampai Desember 2024, sebagaimana usulan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Prinsipnya kita amankan 2,3 juta tenaga non-ASN agar tak ada pemberhentian massal, juga tidak boleh ada pengurangan pendapatan dari yang diterima saat ini. Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB, Alex Denni, dalam siaran pers, Sabtu (5/8/2023).
Share:
