Gorontalo – Kabar gembira datang bagi ribuan tenaga non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, memastikan sebanyak 2.466 tenaga non ASN lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.
Kepastian ini disampaikan Rifli Katili saat diwawancarai pada Rabu (20/08/2025). Ia menjelaskan bahwa pada seleksi PPPK tahap II, Pemprov Gorontalo awalnya hanya mengusulkan 50 formasi. Namun, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Alhasil, seluruh peserta seleksi otomatis masuk kategori tambahan (R3T).
“Dari total 2.466 yang masuk kategori tambahan, 201 orang merupakan tenaga guru, 99 tenaga kesehatan, dan 2.166 tenaga teknis yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Rifli.
Meski jumlah yang lolos terbilang besar, Rifli juga mengungkapkan ada 56 orang yang dinyatakan tidak lolos. Rinciannya, enam orang telah meninggal dunia dan 50 orang lainnya tidak lagi aktif bekerja.
“Mereka otomatis tidak memenuhi syarat dalam seleksi ini,” jelasnya.
Rifli menegaskan bahwa angka 2.466 tenaga non ASN yang lolos seleksi bersifat final. Seluruhnya kini masuk tahap pengusulan formasi ke Kemenpan RB sebelum diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sudah pasti mereka lolos, karena tidak ada lagi yang menghalangi mereka kecuali kematian,” tegas Rifli.
Dengan begitu, ribuan tenaga non ASN di Gorontalo tinggal menunggu proses administrasi sebelum resmi menyandang status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengumuman resmi ditargetkan paling lambat pada 1 Oktober 2025.
Share:
