Gorontalo – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo terus memperkuat komitmen terhadap tata kelola pertanahan yang bersih dan transparan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025), dalam rangka kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (KME) terkait pengelolaan aset pertanahan, tata kelola perkebunan sawit, serta isu strategis pelayanan publik di bidang pertanahan.
Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo, Achmad, S.ST., M.H., yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat sinergi antara BPN dan KPK untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, khususnya pada sektor strategis seperti perkebunan kelapa sawit yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah.
“Kami menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat pengawasan tata kelola pertanahan. Sinergi ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan aset tanah negara berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Achmad.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mendalam mengenai penataan lahan perkebunan sawit, status aset pemerintah daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pertanahan. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah, bebas dari praktik pungutan liar, serta berintegritas tinggi.
“BPN Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif, transparan, dan bebas dari praktik yang menurunkan integritas. Prinsipnya, pelayanan pertanahan harus memberi kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Achmad.
Selain itu, Kanwil BPN Provinsi Gorontalo juga berkomitmen mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi berbasis digitalisasi layanan. Melalui sistem pertanahan digital yang terintegrasi, diharapkan pengawasan dan efisiensi kerja semakin meningkat, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam pelayanan publik.
“Kami terus memperkuat koordinasi lintas lembaga agar setiap kebijakan pertanahan tidak hanya transparan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” tambah Achmad.
Kunjungan kerja ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara KPK dan BPN dalam membangun tata kelola pertanahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi di Provinsi Gorontalo. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan serta mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui pengelolaan aset tanah yang lebih tertib dan berkeadilan. (Hms)
Share:
