GORONTALO — Dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan transparansi program strategis nasional, Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja atas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, pada Rabu, (25/06/2025).
Kegiatan yang berlangsung dengan penuh komitmen itu dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim, S.SiT., M.H., bersama seluruh jajaran Kepala Bidang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Seksi, dan Koordinator Substansi se-Provinsi Gorontalo.
Audit kinerja yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal ini bukan sekadar proses evaluasi rutin. Lebih dari itu, audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2024, serta menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan program di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Muhammad Naim menyampaikan apresiasi atas peran aktif Inspektorat Jenderal dalam mengawal jalannya program prioritas nasional tersebut. Ia menegaskan bahwa audit ini merupakan bagian penting dari proses pengawasan yang konstruktif, sekaligus cermin dari keseriusan BPN Gorontalo dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan profesional.
“Kami menyambut baik audit ini sebagai upaya evaluasi demi menyempurnakan pelaksanaan PTSL. Komitmen dan integritas seluruh jajaran sangat dibutuhkan agar program ini terus berjalan sesuai harapan masyarakat,” tegas Naim.
Dalam sesi ekspos, Tim Audit Inspektorat Jenderal menyampaikan sejumlah temuan penting dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran BPN di Gorontalo. Beberapa fokus yang disorot di antaranya menyangkut tata kelola administrasi, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas layanan di lapangan.
Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa pelaksanaan PTSL tidak hanya berorientasi pada output berupa sertifikat tanah semata, melainkan juga pada proses pelaksanaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan pertanahan yang semakin berkualitas, cepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Melalui audit ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya kerja yang terbuka terhadap evaluasi, serta menekankan pentingnya pembenahan sistemik dalam menjalankan program nasional. Harapannya, hasil audit ini menjadi titik tolak bagi perbaikan yang lebih menyeluruh, guna mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Share:
