Gorontalo– Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo mengikuti Rapat Evaluasi Cash Management System (CMS) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rapat yang dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan CMS 100% serta pengelolaan rekening pemerintah dengan Bank Mitra.
Apa Itu Cash Management System (CMS)?
Cash Management System (CMS) merupakan layanan perbankan yang memungkinkan pengelolaan dan transaksi keuangan secara real-time dan online. Dengan sistem ini, satuan kerja (Satker) tidak perlu lagi melakukan transaksi secara langsung di bank, sehingga lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga.
Sebagai bagian dari upaya mendukung digitalisasi keuangan, Kanwil BPN Provinsi Gorontalo telah menerapkan CMS sebagai bentuk komitmen terhadap perluasan penggunaan instrumen non tunai. Langkah ini juga sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.
Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai
Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan implementasi transaksi non tunai di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dalam rapat evaluasi ini, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja (Satker) diharapkan lebih aktif menggunakan CMS sesuai dengan rekening bendahara pengeluaran yang telah ditentukan.
Dengan pemanfaatan CMS, pengelolaan anggaran pemerintah diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan mempercepat proses administrasi keuangan di lingkungan pemerintahan.
Dukungan Penuh terhadap GNNT
Sebagai bagian dari reformasi sistem pembayaran nasional, GNNT bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital. Implementasi CMS oleh Kanwil BPN Gorontalo menjadi langkah nyata dalam mendukung kebijakan ini, sekaligus mempercepat modernisasi sistem keuangan di instansi pemerintah.
Dengan semakin luasnya penerapan Cash Management System, diharapkan sistem keuangan pemerintahan di Indonesia semakin efisien, modern, dan bebas dari risiko penyimpangan.
(d10)
