Jakarta– Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun untuk tahun 2025. Efisiensi anggaran ini berpotensi berdampak pada sejumlah program penting, termasuk bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN), beasiswa, hingga program sekolah unggul Garuda.
Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Terkena Pemotongan
Dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tetap utuh. Dari total pagu awal Rp13,512 triliun, tidak ada pengurangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
Namun, pemangkasan anggaran berdampak pada tunjangan dosen non-PNS, yang semula Rp2,7 triliun kini terkena pemotongan sebesar Rp676 miliar. Kemendiktisaintek mengusulkan agar anggaran ini dikembalikan ke jumlah semula demi kesejahteraan dosen.
Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Kena Efisiensi
Beberapa program beasiswa juga mengalami pemotongan, di antaranya:
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah: Dari pagu awal Rp14,698 triliun, dipotong Rp1,319 triliun.
- Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Dari Rp164,7 miliar menjadi Rp145,23 miliar.
- Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik): Pagu awal Rp213,73 miliar, sempat terkena pemotongan, namun diusulkan kembali ke jumlah awal.
- Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB): Terpangkas 25 persen dari Rp85,348 miliar menjadi Rp64,34 miliar.
- Beasiswa Dosen dan Tenaga Kependidikan: Dari Rp236,8 miliar terkena pemotongan sebesar Rp59 miliar.
Satryo menegaskan bahwa beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu seharusnya tetap dipertahankan untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang merata.
Dampak pada Perguruan Tinggi: BOPTN Terpangkas 50 Persen
Salah satu program yang terdampak signifikan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dari pagu awal Rp6,018 triliun, anggaran ini dipotong Rp3 triliun atau sekitar 50 persen.
Satryo mengingatkan bahwa pemangkasan BOPTN dapat memaksa perguruan tinggi menaikkan uang kuliah tunggal (UKT). “Jika pemotongan ini tetap dilakukan, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari sumber dana lain, termasuk menaikkan biaya kuliah,” ujarnya.
Selain itu, program revitalisasi perguruan tinggi negeri yang semula memiliki pagu Rp856,2 miliar juga dipangkas setengahnya, menjadi Rp428 miliar. Bantuan untuk perguruan tinggi swasta (PTS) pun mengalami pemotongan 50 persen dari Rp365,3 miliar.
Program Sekolah Unggul Garuda Terancam
Program Sekolah Unggul Garuda, yang merupakan inisiatif unggulan, juga terkena dampak besar dengan pemangkasan 60 persen dari anggaran awal Rp2 triliun menjadi hanya Rp800 miliar. Satryo berharap program ini tetap mendapat dukungan penuh, mengingat perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Upaya Kemendiktisaintek Mengembalikan Anggaran
Mengingat dampak luas pemangkasan anggaran ini, Kemendiktisaintek mengusulkan agar efisiensi yang dilakukan dikurangi dari Rp14,3 triliun menjadi Rp6,785 triliun.
Satryo berharap dukungan dari Komisi X DPR RI agar pemotongan tidak terlalu besar, terutama untuk program-program yang langsung berdampak pada mahasiswa dan perguruan tinggi.
“Kami ingin memastikan bahwa mahasiswa tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa beban biaya tambahan akibat pemotongan anggaran ini,” pungkasnya.
(d10)
Share:
