Limboto – Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk semakin memperkuat fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan di tingkat desa. Peran aktif BPD dinilai sangat penting dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sofyan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan bahwa desa saat ini menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen di desa, termasuk peran BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Semua program pemerintah bermuara di desa. Karena itu kita membutuhkan BPD yang kuat, mandiri, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah desa,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan, sejumlah program nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah membutuhkan dukungan dan pengawasan yang maksimal di tingkat desa. Beberapa di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
Bupati menilai keberhasilan implementasi program-program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif BPD dalam mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Apresiasi Pembentukan ABPEDNAS Kabupaten Gorontalo
Pada kesempatan itu, Sofyan juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah memiliki struktur organisasi yang lengkap hingga tingkat bawah.
Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas dan koordinasi BPD di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.
“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa,” katanya.
BPD Diminta Kawal Tata Kelola Pemerintahan Desa
Selain mengawasi pelaksanaan program nasional, Bupati Sofyan juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mengawal tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.
Ia meminta seluruh anggota BPD untuk aktif memastikan penggunaan anggaran desa berjalan sesuai aturan, mendukung transparansi pemerintahan, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa.
BPD juga diharapkan mampu berperan dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis maupun berbagai program pembangunan lainnya benar-benar menyentuh masyarakat yang menjadi sasaran utama.
“Jaga Torang”, Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Desa
Di akhir sambutannya, Bupati Sofyan memperkenalkan jargon “Jaga Torang” sebagai simbol ajakan memperkuat kolaborasi dan kebersamaan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD.
Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk menjaga pembangunan desa tetap berjalan transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui penguatan kapasitas BPD, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pengawasan terhadap pembangunan desa semakin efektif sehingga berbagai program pemerintah, baik daerah maupun nasional, dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Share:
