, Jakarta – Di tengah polemik bantuan banjir yang dinilai belum merata, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengambil langkah cepat dengan menemui Menteri Sosial Republik Indonesia guna memperjuangkan tambahan bantuan bagi masyarakat terdampak. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aksi demonstrasi ratusan warga yang sebelumnya menuntut pemerataan bantuan.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta, Rabu (06/05/2026), disambut langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Langkat hadir bersama perwakilan masyarakat terdampak banjir dari Kecamatan Besitang, Sauli Lubis, dan Kecamatan Tanjung Pura, Said Abdullah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada pertemuan itu, Bupati Langkat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat, khususnya saat terjadi bencana maupun pada masa pemulihan pascabencana.
Di hadapan Menteri Sosial, Syah Afandin juga memaparkan secara langsung kondisi riil masyarakat di lapangan pascabanjir. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat terdampak yang proses penyaluran bantuannya masih dalam tahap pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Langkat. Karena itu, Pemkab Langkat datang langsung ke pemerintah pusat untuk memastikan seluruh warga terdampak memperoleh perhatian dan bantuan secara merata.
“Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami. Kami datang langsung berkoordinasi dengan bapak menteri perihal data susulan masyarakat terdampak yang masih dalam proses pendataan bantuan,” ujar Syah Afandin.
Lebih lanjut, Bupati Langkat secara khusus memohon solusi bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih menunggu proses penyaluran bantuan. Ia berharap usulan yang disampaikan dapat segera direalisasikan sehingga seluruh warga terdampak banjir di Kabupaten Langkat memperoleh hak dan perhatian yang semestinya.
Selain membahas percepatan penyaluran bantuan, kegiatan koordinasi juga dilanjutkan bersama Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sebagai langkah konkret memastikan tindak lanjut di lapangan berjalan optimal. Dalam pembahasan tersebut, turut dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk proses pembebasan lahan serta langkah strategis percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Langkat.
Langkah cepat yang diambil Pemerintah Kabupaten Langkat tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga terdampak, Said Abdullah, mengaku puas terhadap respons dan kepemimpinan Bupati Langkat dalam menangani persoalan banjir.
“Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Sauli Lubis yang menilai langkah pemerintah daerah sudah berada di jalur yang tepat. Ia berharap bantuan dapat segera dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat terdampak.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan banjir, mulai dari distribusi bantuan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan cepat dan menyeluruh.(JB/ikp/kominfolangkat).
Share:
