, Gorontalo – DPRD Provinsi Gorontalo menyebut bahwa penerapan absensi digital e-Siransija ternyata belum efektif dalam mengatasi masalah kedisiplinan ASN, terutama di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib saat melakukan sidak kedisiplinan sekaligus mengevaluasi penerapan e-Siransija, di Kantor BKD Provinsi Gorontalo, Rabu (05/04/2023).
AW mengatakan, dalam penerapan Siransija yang dipaparkan BKD selaku admin induk, terungkap bahwa ada hal-hal yang tidak efektif yang bisa memungkinkan terjadinya peluang untuk melakukan tindakan indispliner seperti kehadiran.
“Mungkin saja dilakukan pengisian absen di pagi hari. Tapi kemudian kemudian pulang. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak dapat terkendali atau terawasi secara baik,” tutur AW.
Lebih lanjut kata AW Thalib, perlu adanya tindakan secara manual untuk membackup kedisiplinan selain secara digital. Meskipun absensi terhadap pegawai sudah diterapkan secara online akan tetapi menurutnya itu masih tidak efektif.
Oleh karena itu, sambung AW, dibutuhkan peran BKD untuk mewujudkan kedisiplinan yang permanen di masing-masing OPD. Sebab secanggih-canggihnya sistem yang sudah diterapkan namun jika tidak dibarengi dengan inisiatif, kesadaran dan langkah positif maka peran e-Siransija hanya sekadar menjadi pelengkap saja.
“Yang lebih utama adalah bagaimana tingkat pengawasan dan juga bagaimana pimpinan menjadi sebuah teladan atau contoh dalam pelaksanaan kedisiplinan itu,” ucapnya.
“Dan nanti ini kita akan tindaklanjuti, kita akan bedah secara bersama, kita akan undang BKD, biro hukum, dan biro organisasi. Ini juga tentang keberadaan kompetensi seseorang, ataupun jalur karir masing-masing pegawai. Sehingga karir orang bisa terbaca dari kedisiplinan yang dari awal ia bangun,” pungkas AW Thalib. (**)
Share:
