Gorontalo – Komitmen Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terhadap keterbukaan informasi publik dibuktikan dengan hadir langsung dalam uji publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat.
Presentasi dan wawancara pimpinan Badan Publik tersebut berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam sesi panel tersebut, Provinsi Gorontalo satu ruangan dengan Pemprov Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Aceh.
Kehadiran Gubernur Gusnar bukan sekadar formalitas. Dalam penilaian Monev KIP, kehadiran pimpinan badan publik menjadi salah satu poin penting yang berpengaruh besar terhadap nilai akhir.
“Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih ke Bapak Gubernur Gorontalo yang berkenan hadir di uji publik Monev KIP 2026. Kehadiran beliau ini sangat berpengaruh, artinya ada komitmen dari pimpinan Badan Publik bagaimana keterbukaan informasi ini bisa semakin baik ke depan,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo, Trizal Entengo, yang ikut mendampingi gubernur.
Di hadapan para penguji, Gubernur Gusnar memaparkan secara langsung bagaimana komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Gorontalo.
Salah satu capaian yang paling disorot adalah lonjakan nilai Monev KIP Gorontalo. Pada tahun 2025, nilai Gorontalo sempat jeblok di angka 19 poin dengan predikat Tidak Informatif.
Berkat kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), nilai tersebut berhasil membaik secara signifikan di tahun 2026 menjadi 67,92 poin hanya dari pengisian kuesioner.
“Itu baru nilai pengisian kuesioner. Jika dijumlah dengan 20 persen poin dari kehadiran dan paparan Bapak Gubernur kami yakin nilainya bisa maksimal di angka 87,92 dengan predikat menuju informatif,” tambah Trizal.
Jika prediksi itu terwujud, Gorontalo akan naik kelas dari predikat Tidak Informatif menjadi Menuju Informatif dalam satu tahun. Sebuah lompatan yang jarang terjadi dalam penilaian Monev KIP.
Dalam sesi wawancara, sejumlah panelis memberikan masukan terkait pengalokasian anggaran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Provinsi Gorontalo.
Termasuk soal seleksi komisioner baru Komisi Informasi yang belum dilakukan karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Menanggapi hal tersebut, Trizal menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk berhenti bekerja. Dinas Kominfo terus berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik semakin baik.
“Terlepas dari anggaran, kami di Kominfo sudah berupaya maksimal agar keterbukaan informasi publik ini semakin baik. Misalnya dengan terus membina PPID di OPD, menghadirkan layanan informasi digital, termasuk memfasilitasi KI provinsi terkait penanganan sengketa informasi,” pungkasnya.
Upaya pembinaan PPID di OPD, penguatan layanan informasi digital, dan fasilitasi penanganan sengketa informasi menjadi kunci yang membuat nilai keterbukaan informasi Gorontalo naik drastis tahun ini.
Dengan kehadiran langsung Gubernur Gusnar di uji publik ini, Pemprov Gorontalo berharap dapat meraih predikat Menuju Informatif pada Monev KIP 2026 dan terus meningkatkan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
Share:
