JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tak sekadar hadir dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai peserta. Lebih dari itu, kementerian strategis ini akan mengusung misi ganda: memperkuat diplomasi pembangunan infrastruktur global dan meningkatkan literasi publik atas peran vital tata ruang dan pertanahan.
Konferensi internasional yang akan digelar pada 11–12 Juni 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) itu menjadi momentum penting bagi Indonesia, tak hanya untuk memperkuat jejaring internasional di sektor infrastruktur, tetapi juga untuk menunjukkan kesiapan institusi dalam memimpin transformasi layanan publik secara berkelanjutan.
“Kementerian ATR/BPN akan hadir bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk menunjukkan praktik nyata kebijakan yang berdampak. Infrastruktur tidak akan berdiri tanpa tata ruang yang adil dan pengadaan tanah yang transparan,” kata Harison Mocodompis, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, usai rapat koordinasi di Kemenko IPK, Rabu (4/6/2025).
Partisipasi aktif ATR/BPN dalam ICI 2025 didasarkan pada posisi krusial kementerian ini dalam mendukung fondasi legal dan spasial pembangunan. Isu-isu seperti pendaftaran tanah, pengukuran perkotaan, pengadaan lahan, hingga konsolidasi tanah akan menjadi materi utama yang dibawa dalam forum internasional tersebut.
Menurut Harison, persoalan pertanahan sering kali menjadi simpul krusial dalam pelaksanaan proyek infrastruktur nasional maupun internasional. Oleh karena itu, ATR/BPN mendorong dialog terbuka dengan berbagai negara dan lembaga multilateral untuk menyusun standar kebijakan tata ruang yang inklusif dan berkeadilan.
Tak hanya fokus pada diplomasi antarnegara, ATR/BPN juga menjadikan ICI 2025 sebagai panggung untuk edukasi publik. Melalui berbagai kanal komunikasi resmi—baik pusat maupun daerah—kementerian ini akan mengintensifkan diseminasi informasi soal manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, terutama dari sisi regulasi pertanahan.
“Kami ingin masyarakat terlibat, paham, dan merasa memiliki atas setiap proyek infrastruktur. Itulah kenapa aspek edukasi jadi bagian penting dari strategi komunikasi kami,” tegas Harison.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas tantangan komunikasi publik di era digital, di mana narasi infrastruktur tidak boleh hanya berhenti pada angka investasi, tapi juga harus menyentuh sisi sosial, lingkungan, dan keterjangkauan.
Staf Khusus Menteri Kemenko IPK Bidang Komunikasi, Herzaky Mahendra Putra, dalam rapat koordinasi yang diikuti pejabat kehumasan kementerian dan lembaga, menyebut ICI 2025 sebagai peluang mempererat kerja sama regional dalam pengembangan infrastruktur terintegrasi. Kehadiran ATR/BPN dengan perspektif tata ruang dan pertanahan nasional dipandang strategis dalam mendorong pendekatan kebijakan yang lebih holistik.
Konferensi ini akan diramaikan oleh delegasi dari berbagai negara, pelaku usaha, akademisi, dan pengambil kebijakan, serta akan membahas topik-topik seperti pendanaan berkelanjutan, keterpaduan infrastruktur wilayah, dan teknologi dalam pengelolaan aset lahan.
Share:
