JAKARTA – Pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan kini bukan lagi pilihan. Di tengah gempuran isu perubahan iklim global, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN), Embun Sari, menegaskan bahwa arah pembangunan masa depan Indonesia harus kuat secara struktur, tapi juga ramah terhadap alam.
Pernyataan ini disampaikan Embun Sari saat menghadiri pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025). Menurutnya, ICI 2025 bukan hanya ajang bertukar ide, tapi juga panggung kolaboratif dalam memperjuangkan infrastruktur berkelanjutan.
“Negara tidak akan maju tanpa infrastruktur yang mumpuni, tapi kemajuan itu tak boleh menabrak prinsip-prinsip lingkungan hidup,” ujarnya.
Meski kerap berada di balik layar, peran strategis Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PTPP justru menjadi fondasi semua proyek pembangunan. Tanah adalah fondasi dari setiap proyek, dan jika belum ada kejelasan kepemilikan, pembangunan akan tertunda. Di sinilah ATR/BPN mengambil peran penting.
“Kalau tanah belum menjadi milik negara, kami yang mengurus pengadaan. Bahkan setelah tersedia pun, kami tetap hadir lewat penataan seperti Konsolidasi Tanah,” ungkap Embun Sari.
Ajang ICI 2025 yang menghadirkan lebih dari 6.000 peserta dari dalam dan luar negeri, termasuk para pakar dari negara-negara maju, disebut Embun Sari sebagai kesempatan langka. Pertukaran ide dan praktik pembangunan hijau menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.
“Kami ingin membawa pulang ilmu dan inspirasi dari negara-negara yang infrastrukturnya sudah maju tapi tetap menjaga keseimbangan ekosistem,” katanya.
Konferensi ini juga menjadi cerminan dari semangat sinergi antar kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko IPK, yang menurut Embun adalah bukti kuat bahwa pemerintah serius mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak sekadar masif, tetapi juga lebih inklusif, hijau, dan berbasis tata ruang.
Melalui pendekatan pengadaan tanah yang terencana, konsolidasi kawasan, serta harmonisasi perizinan, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem investasi dan pembangunan yang sejalan dengan target net-zero emission dan pertumbuhan hijau.
“Pembangunan yang tidak ramah lingkungan bukanlah kemajuan, tapi ancaman. Kami ingin memastikan pembangunan yang benar-benar membawa manfaat bagi masa depan,” tutup Dirjen PTPP itu penuh keyakinan.
(Ad/d09)
Share:
