, Gorontalo – Kemarau panjang di Gorontalo yang sudah terjadi sejak beberapa bulan sebelumnya telah memberikan dampak terhadap kesediaan pangan, air hingga kebakaran hutan yang terjadi.
Sebagai lembaga Pemerintahan yang bertugas mengelola serta membuat kebijakan dari setiap masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan Forkopimda diperluas pada Selasa (12/09/2023) dalam pembahasan langkah menghadapi kemarau panjang.
“Saya kira ada beberapa hal yang menonjol, yang pertama bagaimana mengantisipasi kekeringan tersebut, terkait dengan masalah pangan, masalah penyediaan air, kemudian yang berikut terkait masalah kebakaran,” kata Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf.
Terkait hal tersebut, Paris memandang bahwa dibutuhkan kinerja setiap OPD yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, juga pendistribusian segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah tersebut, hingga mekanisme yang harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada.
“Pada prinsipnya DPRD siap mengapresiasi hal-hal tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing,” lanjut Paris Jusuf.
Meski begitu, berdasarkan pemaparan yang dipaparkan oleh BMKG bahwa sudah mulai ada arahan pada curah hujan yang diperkirakan akan turun dalam waktu dekat ini.
Menurutnya, langkah Pemerintah saat ini merupakan langkah yang tepat bersama dengan semua Stakeholder yang ada untuk pelaksaan antisipasi tersebut.
Perihal anggaran, Paris menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan yang telah disepakati terkait penggunaan anggaran dalam mengatasi masalah dampak dari kekeringan yang telah terjadi sebelumnya.
“Saya kira dukungan anggaran sudah ada anggaran-anggaran yang sudah disepakati dalam APBD Induk dan APBD Perubahan yang itu berada di badan keuangan dan tim eksekutif,” tutup Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
(Rifaldi)
Share:
