Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas serta operasional kantor. Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa penghematan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam optimalisasi anggaran negara.
Salah satu langkah efisiensi yang diterapkan KPK adalah memprioritaskan penyelenggaraan pertemuan, pelatihan, dan sosialisasi secara daring. Selain itu, KPK akan mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada di lingkungan gedungnya untuk kegiatan internal, guna mengurangi kebutuhan perjalanan dinas.
“Untuk penghematan perjalanan dinas, penyelenggaraan pertemuan seperti pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara daring atau mengoptimalkan ruangan di lingkungan KPK,” ujar Tessa, Selasa (28/1/2025).
Sementara itu, untuk kegiatan di luar kota, KPK akan menerapkan sistem skala prioritas serta membatasi jumlah personel yang terlibat.
Di sektor operasional, KPK akan mengurangi pencetakan dokumen fisik dan beralih ke sistem arsip digital secara bertahap. Selain itu, efisiensi juga diterapkan dalam pengelolaan fasilitas kerja di dalam gedung guna memastikan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
“Melalui efisiensi ini, KPK berharap kinerja pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif dengan kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan masyarakat,” tambah Tessa.
Instruksi penghematan anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa pagu belanja tahun 2024.
“Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan itu, kita bisa menghemat lebih dari Rp 20 triliun. Dana ini bisa digunakan untuk membangun puluhan ribu sekolah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, Prabowo juga melarang pengeluaran anggaran untuk kegiatan seremonial, seperti perayaan hari besar atau ulang tahun instansi.
“Perayaan cukup sederhana di kantor, bisa dengan 15 orang hadir secara langsung, sisanya melalui video conference,” tegasnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menambahkan bahwa hasil penghematan anggaran ini akan dialokasikan untuk program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Alhamdulillah program ini sudah berjalan, tetapi Presiden ingin cakupan penerima manfaatnya diperluas. Maka, penghematan anggaran akan dipertimbangkan untuk mendukung program ini,” ungkap Prasetyo.
Dengan kebijakan efisiensi ini, pemerintah berharap anggaran negara dapat dikelola lebih efektif dan digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
(d10)
Share:
